Pedagang Kulakan Jalan Veteran Utara: Antara Kemacetan dan Langkah Pemindahan yang Terasa Sepihak
BATEKU MI – akkutaknang #KoPigiKeliling
Makassar – Aktivitas perdagangan kulakan sayur dan buah yang berlangsung dini hari di sepanjang Jalan Veteran Utara, sejak lama menjadi pusat penyuplai kebutuhan pangan bagi pedagang eceran di berbagai wilayah kota. Namun, keberadaan mereka yang menempati bahu jalan hingga sebagian badan jalan, tak pelak menyempitkan ruang lintas kendaraan, sering menimbulkan kemacetan, serta mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan lain. Hal itulah yang menjadi dasar Pemerintah Kota Makassar berencana memindahkan seluruh kegiatan ini ke lokasi lain, seperti kawasan Terminal Regional Daya maupun Terminal Penumpang Mallengkeri.
Namun, langkah yang diambil pemerintah kota memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku usaha maupun warga sekitar. Kebijakan ini terkesan dijatuhkan secara mendadak, tanpa adanya ruang dialog yang mendalam dan musyawarah bersama para pedagang. Banyak pihak menilai seolah‑olah solusi yang dipilih hanya berfokus pada penataan fisik, dengan cara langsung memindahkan atau membongkar tempat berdagang, tanpa terlebih dahulu duduk bersama mendengarkan kendala dan harapan mereka.
Menurut Zaenal Crs, salah satu warga yang mengamati langsung kejadian ini, cara penanganan yang berlangsung sangat tidak berperikemanusiaan. “Mereka juga manusia biasa yang berjuang mencari nafkah demi keluarga, juga butuh hidup dan menyambung nyawa. Harusnya ada pendekatan, ada pembicaraan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik, bukan sekadar tindakan tegas yang mematikan mata pencaharian rakyat kecil,” tegasnya.
Para pedagang sendiri mengakui perlunya ketertiban, namun berharap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada keberlangsungan usaha mereka. Jarak lokasi baru yang jauh, kurangnya akses pembeli, hingga biaya operasional yang makin besar menjadi hal yang belum terjawab sepenuhnya.
Keteraturan kota memang harus dijaga, namun seharusnya tidak dicapai dengan mengorbankan nasib ribuan orang yang bergantung pada usaha tersebut. Ruang musyawarah yang setara dan terbuka sangat diperlukan, agar keputusan yang diambil adil, dapat diterima semua pihak, dan tetap menjaga kemanusiaan dalam setiap langkah pembangunan.
Redaksi
Media Online Pena Mitra Bhayangkara.com
