Palangka Raya – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan kerja tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) bersama tim Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri dalam rangka Verifikasi Lapangan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti Tahun Anggaran 2026, bertempat di Gedung Graha Bhayangkara, Mapolda setempat, Kamis (21/5/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, para pejabat utama Polda, dan turut dihadiri Karo Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Setmilpres RI, Laksma TNI Teddie Bernard, beserta tim lainnya.
Dalam paparannya, Kapolda Kalteng memaparkan penguatan sinergi bersama Forum Adat Kebangsaan yang berlandaskan falsafah Huma Betang sebagai strategi menjaga harkamtibmas di wilayah setempat.
Irjen Iwan menjelaskan bahwa Huma Betang memiliki nilai dasar dalam membangun kerjasama antara kepolisian, tokoh adat, dan masyarakat dalam memelihara harkamtibmas di Bumi Tambun Bungai (julukan Provinsi Kalteng).
“Keberhasilan utamanya ialah memperkuat satgas PKS dan sinergi dengan lintas sektoral serta Forum Adat Kebangsaan melalui pelibatan Tokoh Adat sebagai mediator konflik sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas,” terang Kapolda.
Disamping itu, lanjut Kapolda. Optimalisasi Restorative Justice dan kearifan lokal sekaligus penegakkan hukum yang transparan serta berkeadilan juga menjadi kunci terwujudnya sitkamtibmas yang kondusif.
“Kita tidak bisa menjaga keamanan hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan kultural melalui adat dan falsafah Huma Betang terbukti efektif meredam potensi konflik dan memperkuat toleransi,” kata Irjen Iwan di hadapan tim Setmilpres.
Kapolda juga menegaskan bahwa sinergi ini diperluas ke isu-isu strategis lain yang mengancam stabilitas wilayah, khususnya penanganan karhutla dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
“Untuk karhutla, kami libatkan tokoh adat dan masyarakat adat dalam patroli terpadu serta sosialisasi larangan membakar lahan. Nilai Huma Betang yang mengajarkan hidup selaras dengan alam membuat masyarakat lebih peduli menjaga hutan. Ini terbukti menekan titik api di wilayah adat,” jelas Irjen Iwan.
Terkait narkoba, ia menambahkan bahwa pendekatan adat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dini.
“Tokoh adat kami ajak untuk memberikan sanksi sosial dan pembinaan berbasis kearifan lokal bagi warga yang terindikasi. Pendekatan ini lebih menyentuh dan membuat pelaku jera, sekaligus membuka ruang rehabilitasi bersama BNN dan Dinkes,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Setmilpres mengapresiasi langkah Polda Kalteng yang menjadikan Falsafah Huma Betang sebagai pilar pemeliharaan keamanan.
“Model kolaborasi seperti ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan sosial berbasis budaya bangsa. Huma Betang adalah contoh nyata bagaimana adat bisa menjadi instrumen menjaga persatuan, termasuk dalam mengatasi karhutla dan bahaya narkoba,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari verifikasi data usulan penghargaan bagi personel dan kesatuan Polda Kalteng yang dinilai berjasa dalam menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan adat.
Polda Kalteng berharap sinergi dengan Forum Adat Kebangsaan dapat menjadi model nasional dalam mewujudkan harkamtibmas yang berkelanjutan, damai, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. (adji)
Korwil Kalteng Asmil.,”
