Sanggata ~ Bagi warga Kabupaten Kutai Timur, melaporkan suatu permasalahan ke kepolisian adalah langkah awal yang diharapkan dapat membuka jalan menuju keadilan dan kepastian hukum. Namun, harapan itu sering kali berbenturan dengan kenyataan yang berjalan lambat dan tidak memberikan kepastian, sehingga membuat pelapor merasa tidak berdaya dalam proses yang sedang dijalani.
Salah satu warga yang merasakan hal ini adalah Pak Suardi, berusia 65 tahun. Ia telah menyampaikan laporan permasalahannya ke Polresta Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Namun hingga saat ini, ia belum menerima panggilan maupun keterangan apa pun mengenai tahapan penanganan laporannya. Hari demi hari berlalu, namun status laporan tersebut seolah terhenti tanpa kabar yang jelas.
“Kami hanya bisa menunggu dan terus menunggu. Sampai sekarang, pihak Polresta Kutai Timur belum memanggil kami untuk memberikan keterangan lanjutan, apakah laporan ini akan diproses atau bagaimana kelanjutannya,” ujar Pak Suardi dengan nada yang terlihat penuh kecemasan.
Penantian yang berlarut-larut ini menimbulkan kebingungan bagi pelapor. Muncul pertanyaan di benak mereka: apa sebenarnya kendala yang dihadapi? Mengapa tidak ada penjelasan atau alasan yang disampaikan kepada pihak yang melapor? Tanpa kejelasan yang memadai, rasa tidak pasti semakin terasa, dan kepercayaan terhadap proses hukum pun perlahan mulai terkikis.
Pak Suardi menyampaikan harapannya agar laporannya segera mendapatkan kejelasan hukum. Ia berpesan kepada aparat penegak hukum di wilayah Kutai Timur untuk memberikan perlakuan yang layak dan informasi yang jelas kepada setiap warga yang telah berani menyampaikan pengaduan.
“Kami berharap pihak aparat penegak hukum di sini segera memberikan kepastian hukum. Jangan biarkan kami terus menunggu tanpa arah. Setiap laporan yang masuk seharusnya mendapat perhatian, paling tidak ada keterangan apakah sedang diproses, butuh waktu lebih lama, atau ada hal lain yang menghambatnya,” harapnya.
Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri. Proses hukum yang transparan dan memberikan kepastian adalah hak dasar setiap warga negara. Penantian yang tidak berujung tanpa informasi yang jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman serta mempertanyakan kinerja lembaga penegak hukum di mata masyarakat.
Pak Suardi menyampaikan hal ini kepada wartawan dari media daring Pena Mitra Bhayangkara.com, Muhammad Thio Adnan, saat bertemu di kediamannya bersama Kabiro Kabupaten Kutai Timur. Semoga pihak Polresta Kutai Timur segera memberikan tanggapan resmi dan kejelasan terkait laporan yang masuk, sehingga harapan akan keadilan dan kepastian hukum dapat segera terwujud bagi seluruh warga yang membutuhkannya.
KA, Biro Kab Kutai Timur Muhammad Amir.,”
