Sanggau, Entikong ~ Masyarakat di kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, terus menyuarakan harapan agar wilayah perbatasan tidak sekadar menjadi simbol kedaulatan negara, melainkan juga kawasan yang maju dan sejahtera secara ekonomi bagi warganya. Mereka mendambakan adanya keseimbangan yang harmonis antara penegakan keamanan keimigrasian dengan kelancaran akses ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidup di garis batas negara.
Dalam mewujudkan hal tersebut, masyarakat menyatakan dukungan penuhnya terhadap Kantor Imigrasi Entikong yang selalu memperketat pengawasan. Langkah Imigrasi dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural serta penegakan kebijakan zero tolerance terhadap pungutan liar mendapat apresiasi tinggi dari warga, karena dinilai mampu menjaga kepercayaan publik dan wibawa negara.
Namun, harmonisasi antara warga dan pihak penegak hukum ini mendadak terusik. Pemicunya adalah ulah oknum wartawan dari salah satu media online yang menyajikan pemberitaan tidak profesional dan tendensius.
Pemberitaan tersebut memutarbalikkan fakta dan seolah memprovokasi agar terjadi benturan antara masyarakat pencari nafkah dengan petugas Imigrasi yang sedang menegakkan Standard Operating Procedure (SOP). Narasi menyesatkan ini memicu kegaduhan di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong
Alih-alih termakan provokasi untuk memusuhi petugas, masyarakat justru mendatangi gedung pengecekan paspor di PLBN untuk membela pihak Imigrasi. Massa menjadikan oknum media tak bertanggung jawab tersebut sebagai sasaran kemarahan mereka.
“Masyarakat Entikong murka terhadap oknum wartawan dari media yang tidak profesional itu. Pemberitaannya justru memicu kegaduhan dan mencoba mengganggu kinerja Imigrasi yang sudah beroperasi sesuai aturan yang benar,” ucap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat perbatasan menyadari betul bahwa pengelolaan wilayah perbatasan harus bertindak tegas sebagai sebuah security system (sistem keamanan) yang sangat krusial. Mereka sepakat bahwa perbatasan bukan sekadar garis administratif, melainkan benteng pertama kedaulatan negara yang harus dijaga bersama oleh warga dan aparat.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar oknum wartawan dan media online tersebut bertanggung jawab atas kegaduhan yang mereka ciptakan di kawasan perbatasan.
PMBcom.”
