Kalbar ~ Kehadiran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di Polda Kalimantan Barat,yang secara resmi dikukuhkan pada 5 Desember 2025, memang dirancang sebagai instrumen vital untuk memutus rantai pekerja migran ilegal, untuk melintasi jalur perbatasan.
Ditres PPA-PPO kini menjadi direktorat mandiri (sebelumnya hanya unit di bawah Ditreskrimum), yang berarti memiliki sumber daya, anggaran, dan fokus penuh untuk menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara lebih profesional dan cepat.
Direktorat Reserse (Ditres) PPA-PPO di Kalimantan Barat memang ditujukan untuk memperketat pengawasan dan menekan angka pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural atau ilegal.
Ditres PPA-PPO (Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang) berfungsi untuk mempercepat dan memprofesionalkan penanganan kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan kelompok rentan.
Pengawasan Jalur Tikus..,Kalimantan Barat merupakan wilayah perbatasan yang krusial dengan sekitar 70 jalur tidak resmi (jalur tikus) menuju Malaysia. Kehadiran satuan ini memperkuat pemantauan di titik-titik rawan tersebut untuk menggagalkan keberangkatan ilegal.
Sinergi Antar-Lembaga..,Pembentukan direktorat ini diikuti dengan penguatan kolaborasi antara Polda Kalbar dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) guna memastikan migrasi dilakukan sesuai prosedur resmi.
Penindakan Hukum..,Satuan ini aktif melakukan pengejaran terhadap sindikat perekrut yang seringkali menggunakan modus janji gaji tinggi namun mengabaikan dokumen perjalanan resmi.
Dengan adanya struktur organisasi yang lebih spesifik hingga tingkat Satres di jajaran Polres, diharapkan penanganan perkara migran ilegal dapat dilakukan lebih responsif dibandingkan sebelumnya, dengan tegas di ucapkan,Ditres dan Satres PPA-PPO polda Kalbar.
Kegiatan silaturahmi antara Media Pena Mitra Bhayangkara dan Direktorat Reserse (Ditres) PPA-PPO (Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang) di Polda Kalbar menjadi agenda utama sebagai mitra kerja.
Mempererat hubungan dengan media untuk memastikan edukasi masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak,
Pemberantasan Perdagangan Orang ,tersampaikan secara profesional dan humanis.ucup Pimpinan Redaksi Dahlan Sapa.
PMBcom,Kalbar.”
