KUTAI TIMUR ~ Perwakilan wartawan dari Media Online Pena Mitra Bhayangkara melakukan kunjungan resmi ke Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Tujuan utama kedatangan ini adalah meminta keterangan dan penegasan resmi terkait laporan yang disampaikan warga mengenai dugaan ketidakberesan yang terjadi di Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung. Langkah ini diambil sepenuhnya demi mematuhi kode etik jurnalistik, agar berita yang disampaikan kelak berimbang, berdasar fakta, dan mendengar langsung pandangan dari lembaga pengawas berwenang.
Sesampainya di kantor, awak media disambut petugas di bagian penerimaan tamu. Ketika ditanya keberadaan pimpinan atau pejabat yang berhak memberi penjelasan, petugas menyatakan seluruh pimpinan sedang tidak berada di tempat. Lebih dari itu, saat diminta keterangan sekadar gambaran umum, petugas menjelaskan tidak diberi wewenang menyampaikan informasi apa pun dan tidak berani menyampaikan pernyataan apa pun terkait hal tersebut.
Wartawan berusaha mencari jalan keluar dengan meminta nomor telepon atau alamat pesan singkat pimpinan yang bisa dihubungi, guna tetap berupaya melakukan konfirmasi meski tidak bertatap muka langsung. Namun permintaan sederhana itu pun tidak dapat dipenuhi dan tidak mendapatkan tanggapan yang memadai.
Upaya komunikasi ini dilakukan semata‑mata agar persoalan yang disampaikan warga dapat diketahui kebenarannya secara utuh, tanpa prasangka, dan tetap menjaga prinsip keadilan dalam pemberitaan. Sayangnya niat baik tersebut seolah berhadapan dengan tembok pembatas. Kesan yang muncul seakan‑akan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur menjauhkan diri atau enggan berkomunikasi dengan awak media. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan luas: apakah ada hal yang ingin disembunyikan, ataukah lembaga pengawas ini belum siap membuka akses informasi sebagaimana diharapkan masyarakat?
Perlu diketahui, Desa Kebun Agung kini menjadi sorotan tajam warga setempat. Muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta kekhawatiran adanya hubungan kekerabatan antara pihak yang mengelola keuangan dengan pelaksana pekerjaan pembangunan di desa tersebut. Kondisi ini tentu membutuhkan pemeriksaan yang teliti, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berharap lembaga yang bertugas mengawasi dan memeriksa keuangan daerah senantiasa bersikap transparan, terbuka, dan mau berdialog. Keterbukaan ini sangat diperlukan agar kepercayaan publik tetap terjaga, dan setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan secara terang benderang demi kepentingan bersama.
“Tim”
Redaksi
Media Online Pena Mitra Bhayangkara.com
