SULSEL, – Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru dan Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar terpantau ramai dengan aktivitas, termasuk pekerja migran ilegal yang bertujuan ke negara Malaysia.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pihak penegak hukum Polda Sulawesi Selatan dan P2MI diharapkan melakukan tindakan pencegahan, di berbagai titik, terutama pelabuhan dan bandara yang terpantau.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) seharusnya bertindak tegas dalam hal pemberangkatan pekerjaan Migran Ilegal ke Malaysia.
Fakta dilapangan, bahwa Calon Pekerjaan Migran hanya mengantongi selembar paspor, yang didapatkan dari imigrasi. Info yang dihimpun dari calon migran ini mengenai tentang cara mendapatkan paspor sangat mudah hanya melalui pengurus atau calo yang berada di setiap kantor imigrasi.
Beberapa pengurus mengakui menggunakan nama PT Penyalur Pekerja Migran yang ada di Parepare dan daerah Palopo mengungkapkan akal-akalannya untuk mengelabui calon pekerja migran.
Hasil pantauan awak media Pena Mitra Bhayangkara.com ada beberapa daerah pemasok pekerja migran ilegal di Sulsel, yaitu : Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Kabupaten Gowa.” Jalur yang di lalui adalah yang dari Bulukumba dan Bantaeng lewat Kabupaten Sinjai, Bone, Soppeng, Barru lewat Buludua langsung ke pelabuhan Garongkong, dengan mengunakan kendaraan roda empat atau mobil angkutan, dan setiap KMP Awu Awu tujuan Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan adalah rute aman buat pengusaha pekerja migran ilegal.
Polri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersepakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ancaman kejahatan.
Kesepakatan itu digagas ketika Menteri P2MI Abdul Kadir Karding beserta jajaran menemui Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis lalu.
“Polri mendukung penuh apa yang menjadi program dari Kementerian P2MI dalam memberikan pelindungan, dalam memberikan hak-hak kepada masyarakat kita yang bekerja di luar negeri,” ucap Kapolri.
Dalam pertemuan tersebut, beliau, membahas mengenai rencana pembentukan desk khusus untuk menangani PMI yang berangkat secara ilegal (unprocedural) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Terhadap rencana tersebut, dirinya menyatakan dengan tegas, bahwa Polri mendukung penuh dan siap menindak oknum-oknum yang terlibat.
Dhn.S.”
